shopify visitor statistics
Thursday , April 25 2019
Breaking News
Home / Artikel Sertifikasi Guru (page 6)

Category Archives: Artikel Sertifikasi Guru

Persyaratan peserta PPG dalam Jabatan tahun 2015

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2015 mengalami perubahan yang mendasar. Bentuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015 adalah pendidikan profesi guru atau disingkat PPG. Dengan perubahan bentuk pelaksanaan sertifikasi guru apakah persyaratan peserta juga ikut berubah..? banyak pertanyaan dari rekan-rekan guru tentang hal ini. Bagaimana jawabannya..? Read More »

Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015

Seperti telah dijelaskan pada artikel sebelumnya (Baca : Pelaksanaan sertifikasi guru tahun dari 2007-2015), pelaksanaan PLPG Tahun 2015 diubah bentuknya menjadi model Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perubahan model ini menjadikan program sertifikasi guru bukan dalam bentuk latihan namun pelaksanaannya dalam bentuk pendidikan profesi. Read More »

Bentuk Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015

Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar  menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik. Berdasarkan Ketentuan Umum Permendikbud Nomor 9/2010 Pasal 1 angka 2. Read More »

Cara membaca kode Nomor Peserta Sertifikasi Guru

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru pada akhir-akhir ini muncul berbagai persoalan yang membuat beberapa guru menjadi gelisa. Mulai ketika jumlah jam mengajar tidak mencukupi 24 jam setiap minggu, sampai saat ini muncul persoalan baru ketika data dapodik di luncurkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu, beberapa guru datanya tidak valid ketika diinput di sistem dapodik. Persoalan ini memunculkan beberapa pertanyaan bagi guru, hingga menibulkan prasangka yang tidak baik bagi operator dapodik.  Pertanyaan ini harus terjawab agar para guru dapat memahami dan tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik. Info sertifikasi guru dapat menjawab hal ini, cukup memahami arti nomor peserta sertifikasi yang telah dimiliki oleh guru. Nomor peserta ini penting untuk di ketahui agar guru dapat mengetahui beberapa hal terkait data sertifikasi guru.

Nomor peserta sertifikasi guru terdiri dari 14 (empat belas) angka. Angka ini terbagi dalam 6 (enam) kelompok yang masing-masing memiliki arti. Arti dari angka tersebut adalah tahun sertifikasi, provinsi, kabupaten, bidang studi, kementerian, dan nomor urut yang di keluarkan dari masing-masing kabupaten/kota.

Memahami kode peserta berikut saya jelaskan satu persatu agar guru dapat memahaminya. Saya akan mengambil salah satu contoh nomor peserta yaitu 09180802010888. Membaca nomor peserta ini kemudian saya bagi menjadi enam bagian dengan seperti contoh :

09 18 08 020 1 0888

Sekarang apa arti masing-masing kelompok tersebut?. Saya mulai dari kelompok pertama yaitu 09 menunjukkan kode tahun sertifikasi. Jadi bagi guru yang memiliki nomor peserta yang diawali dengan 09 berarti guru tersebut di sertifikasi pada tahun 2009. Jika kodenya 10 berarti di sertifikasi pada tahun 2011, begitu seterusnya.

Kelompok kode selanjutnya ada 18, menujukkan provinsi tempat sertifikasi dan terkait dengan rayon pelaksana sertifikasi guru. Kode 18 menunjukkan kode Provinsi Sulawesi Tengah atau disertifikasi di Rayon 125 Universitas Tadulako.

Kelompok berikutnya adalah kode Kabupaten/Kota. Kode 08 seperti contoh yang saya berikan menjukan peserta bersal dari kabupaten Parigi Moutong. Kode 60 dari Kota Palu, 01 dari Banggai Kepulauan, dan 02 Donggala. Khusus kode 02 ada yang berasal dari Kabupaten Sigi, karena saat pelaksanaan sertifikasi guru guru yang bersangkutan masih berada di bawah naungan Kabupaten Donggala.

Selanjutnya 020 yang terdiri dari 3 angka, menjukkan kode bidang studi sertifikasi. Kode 020 merupakan kode dari bidang studi Guru Kelas TK, selanjutnya untuk kode yang lainnya dapat anda download (klik disini) atau disini. Kode bidang studi ini hanya berlaku untuk setiap jenjang pendidikan (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA). Adapula kode yang berlaku untuk jenjang SMP dan SMA seperti contoh kode PKn, Matematika, dan Bahasa Indonesia, dan beberapa kode lainnya. (Klik disini)

Angka 1 pada kode berikutnya menunjukkan Departemen atau Kementerian tempat guru mengabdi. Angka 1 menunjukkan guru yang bersangkutan berada dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kode 2 berarti di bawah naungan Kementerian Agama, kode 3 Kementerian Kelautan, kode 4 Kementerian Perindustrian, dan kode 5 Kementerian Pertanian.

Kelompok yang terkahir yang terdiri dari 4 angka merupakan nomor urut. Urutan angka yang menjadi syarat sertifikasi guru yang diurut berdasarkan Kabupaten Kota.

Nasib guru yang disertifikasi tidak sesuai bidang studi

Muncul beberapa persoalan terkait dengan sertifikasi guru yang tidak sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, ketika melakukan validasi di data dapodik yang diluncurkan oleh badan pengembangan suber daya manusian. Beberapa guru tidak tervalidasi datanya di sistem dapodik. Sistem dapodik melakukan validasi berdasarkan kode sertifikasi berdasarkan jenjang mengajar dan bidang studi yang diajarkan atau bidang studi sertifikasi. Seperti contoh kode mata pelajaran Sejarah kode 204 hanya ada di jenjang SMA atau SMK. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan kode 100, hanya ada di jenjang SMP. Sementara mata pelajaran fisikadengan kode 184 dan biologi kode 180 hanya ada di jenjang SMA atau SMK.

Hal ini sudah banyak terjadi dikalangan guru-guru. Seperti guru yang di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang disertifikasi sebagai guru kelas, mengajar di SMP dengan sertifikasi sejarah, ekonomi, geografi, fisika dan biologi, bahkan guru di sekolah teknik yang sekarang hanya ada bidang studi keterampilan yang disertifikasi sebagai keterampilan teknik.

Tunjangan sertifikasi guru yang tidak dapat di bayarkan sebagai contoh kasus ketika seorang guru sejarah yang disertifikasi di jenjang pendidikan SMA, dan setelah beberapa lama karena jenjang karier, guru yang bersangkutan diangkat menjadi kepala sekolah di SMP. Sebagai kepala sekolah untuk dapat dibayarkan tunjangan sertifikasinya maka dia harus mengajar untuk mencukupi jamnya menjadi 24 jam per minggu. Namun di jenjang SMP, mata pelajaran sejarah tidak diajarkan atau tidak ada, sehingga kepala sekolah atau guru tersebut mengajar IPS Terpadu dengan mangambil materi sejarah untuk diajarkan. Dalam pelaksanaannya hal ini tidak salah, namun di data sistem dapodik, hal ini tidak dapat diterima atau tidak valid, karena sistemnya menganggap guru yang desertifikasi bidang studi sejarah tidak dapat mengajar IPS Terpadu. Bahkan ada yang mengatakan sistem dapodik SMP berada dalam jenjang pendidikan dasar, sedangkan SMA berada dalam jenjang pendidikan menengah. Ini terungkap ketika seorang guru datang ke panitia sertifikasi guru Rayon 125, mengadukan nasibnya agar datanya dapat tervalidasi.

Pertanyaan yang muncul, bagaimana penyelesaiannya jika terjadi hal sebaliknya? seperti

  1. Disertifikasi di SMP dengan bidang studi Sejarah, Geografi, Ekonomi dan mengajar IPS Terpadu atau Disertifikasi di SMP dengan bidang studi Biologi, Fisika dan mengajar IPA Terpadu
  2. Disertifikasi di SMP dengan bidang studi Sejarah, Geografi, Ekonomi, Biologi dan Fisika, dan sekarang dipindahkan ke SMA
  3. Disertifkasi Guru Kelas, mengajar di Sekolah Luar biasa dan
  4. Bagaimana pula nasib guru yang di sertifikasi tidak sesuai dengan Ijazah S1? seperti guru PKn dengan S1 Jurusan Agama

Beberapa persoalan ini akan diberikan pada artikel berikutnya.

Baca juga artikel cara membaca kode Nomor Peserta Sertifikasi Guru

Scroll To Top